Tanggamus -tvpemberitaanindonesia.com.
Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Badan pemeriksa keuangan (BPK)menemukan adanya pembayaran yang melebihi volume pekerjaan sebenarnya. Hal ini berpotensi menjadi modus mark-up anggaran proyek yang menguntungkan oknum tertentu.
Penyedia Jasa Tidak Sesuai Subklasifikasi: Ditemukan pelaksanaan proyek oleh perusahaan yang tidak memiliki subklasifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan, yang diduga kuat merupakan bentuk pengkondisian atau kolusi.
Diduga Pekerjaan Tidak Selesai Sesuai Kontrak: Proyek yang tidak rampung namun tetap dibayarkan penuh tanpa sanksi tegas kepada penyedia menjadi indikasi praktik pembiaran dan kemungkinan adanya kongkalikong antara pihak rekanan dan oknum pejabat teknis.
Kerugian Keuangan Negara/Daerah: BPK meminta pengembalian dana atas kelebihan bayar dan kekurangan volume pekerjaan, yang secara hukum dapat ditindaklanjuti sebagai kerugian negara sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi.
Atas dasar temuan tersebut, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lembaga pemantau aset dan keuangan negara republik Indonesia (LPAKN RI PROJAMIN)dan aktivis antikorupsi di Tanggamus mendesak aparat penegak hukum, khususnya komisi pemberantas korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian, untuk menyelidiki lebih lanjut indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek yang dijalankan oleh Dinas PUPR tahun 2023.
"Bukti awal telah diberikan oleh BPK Tinggal kemauan aparat untuk menyelidiki, memeriksa dokumen, memanggil pihak terkait, dan jika cukup bukti, menetapkan tersangka," ujar salah satu aktivis pengawas anggaran di Tanggamus.
Helmi ketua lpakn RI Projamin mengatakan bahwa dari pihak kami tadi sudah mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada pihak dinas pupr atas temuan kami,dan pastinya kami harap pihak pupr bisa menjawab semua surat kami ,dimana kami menduga ini ada indikasi korupsi terang terangan di PUPR Tanggamus ini (red)
